0

PERLU DIKETAHUI ADANYA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA PADI UMKM

PaDi UMKM sebagai platform digital pengadaan barang pemerintah ini terdapat PaDi UMKM B2B yang merupakan platform untuk mempertemukan BUMN dengan produk lokal berkualitas milik BUMN yang dapat ditransaksikan secara B2B dan PaDi UMKM B2C yang mana membantu UMKM baik binaan BUMN maupun UMKM mandiri untuk mengakses pasar B2C melalui berbagai marketplace dengan pengelolaan produk dan transaksi yang terpusat. Kemudian PaDi UMKM juga memiliki PaDi UMKM Financing yang merupakan fitur pengajuan modal pinjaman bisnis yang dapat membantu UMKM untuk berkembang dan meningkatkan kapabilitas sebagai platform digital pengadaan barang pemerintah.

PaDi UMKM sebagai Platform pengadaan barang pemerintah memiliki ketentuan Haki yaitu Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang di dapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa atau proses yang berguna untuk masyarakat. Bunyi pertama dari ketentuan HAKI pada platform pengadaan barang pemerintah ini adalah Pengguna memahami dan menyetujui bahwa keseluruhan isi, materi, data, informasi, gambar /foto yang ditampilkan di PaDi UMKM termasuk namun tidak terbatas pada kata, angka, grafis, logo, cuplikan maupun keseluruhan video dan atau audio, materi promosi dan atau himpunan data di PaDi UMKM sepenuhnya merupakan hak milik PaDi UMKM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

Ketentuan HAKI yang kedu pada platform pengadaan barang pemerintah ini adalah Pengguna setuju bahwa dilarang menggunakan secara sebagian maupun secara utuh, mempublikasikan, memanipulasi, mendistribusikan, menduplikasi dan atau memproduksi ulang dengan metode apapun isi, materi, data, informasi, gambar/foto yang ditampilkan di PaDi UMKM termasuk namun tidak terbatas pada kata, angka, grafis, logo, cuplikan maupun keseluruhan video dan atau audio, materi promosi dan atau himpunan data di PaDi UMKM demi keperluan komersil dan non komersil Pengguna baik secara mandiri maupun ketika bekerjasama dengan pihak lain. PaDi UMKM dapat mengambil tindakan hukum yang dianggap perlu dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika dikemudian hari terbukti adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual tersebut oleh Pengguna.

Terdapatnya ketentuan HAKI pada platform pengadaan barang pemerintah ini juga memiliki fungsi yang dikutip dari izin.co.id yaitu sebagai dasar perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Lalu, mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas HAKI milik orang lain. Selanjutnya, meningkatkan kompetisi khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Karena dengan adanya HAKI akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi, dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Terakhir, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian, industry yang ada di Indonesia.

Platform digital pengadaan barang pemerintah atau PaDi UMKM hadir saat 2020 lalu untuk membantu para pelaku usaha UMKM tetap bertahan dan semakin maju dari sisi perekonomian agar berbagai sektor tetap memberikan harapan untuk seluruh warga Indonesia. KBUMN serta BUMN lainnya berinisiasi untuk membangun platform digital pengadaan barang dan jasa BUMN ini agar antara pelaku usaha UMKM serta BUMN tetap terhubung dan saling mendapatkan keuntungan di dalamnya.

 

karim6000

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *